Pembangunan proyek MRT tersebut terdiri atas 3 tahap, yaitu: Tahap I –(Lebakbulus-Dukuhatas), Tahap II - (Dukuhatas-Kota), dan Tahap III (Balaraja–Cikarang). Saat ini, proyek pembangunan yang berjalan adalah Tahap I dengan rute Lebakbulus-Dukuhatas yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2016.
Total biaya proyek tahap I sebesar 144.322 milyar yen yang mencakup pinjaman dari JICAsebesar 120,017 miliar yen dan sisanya berupa dana pendampingan dari APBD dan APBN. Sumber pembiayaan proyek tersebut adalah dana pinjaman yang berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Pengembalian pinjaman tersebut dibebankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, dengan prosentase masing-masing 52 % dan 48 %.
Meskipun proyek pembangunan tahap I masih berlangsung, namun pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan pembangunan MRT tahap II atau lanjutannya yang menempuh rute Dukuhatas-Kota. Mengenai strategi pembiayaan yang akan diterapkan pada pembangunan tahap II, pemerintah provinsi DKI Jakarta berencana akan menerapkan strategi yang sama seperti pada pembangunan tahap I. Sedangakan proyek pembangunan Tahap III, saat ini masih belum memasuki tahap pre feasibility study, sehingga sumber pembiayaan masih terbuka atau belum ditetapkan, bisa dari pinjaman JICA atau sumber lainnya.
Strategi pembiayaan yang dilakukan pada proyek bersal dari dana pinjaman JICA. Pinjaman tersebut dibebankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Pembagian pengembalian beban pinjaman terdiri atas 52 % ditanggung Pemerintah Pusat dan 48 % dibebankan ke Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa proyek tersebut merupakan bentuk dari debt financing atau pembiayaan melalui hutang.
Strategi yang diterapkan pada pembiayaan pembangunan MRT Tahap I telah melibatkan peran pemerintah dan pihak swasta. Dalam hal ini, pihak swasta berperan sebagai pemberi dana pinjaman yang akan digunakan dalam pembangunan. Berdasarkan kondisi tersebut dapat dilihat bahwa seluruh biaya proyek ditanggung oleh pihak pemerintah. Dengan kata lain, tidak ada dana pembangunan yang berasal dari pihak swasta.
Dalam pembiayaan proyek tersebut akan lebih baik jika turut melibatkan peran swasta dalam proses pembiayaan. Oleh kerena itu, terdapat beberapa strategi yang memungkinkan untuk diterapkan, seperti:
- Joint ventures merupakan kerjasama antara swasta dengan pemerintah (Private-Public Partnership) dimana masing-masing pihak mempunyai porsi dalam pembiayaan pembangunan. Dengan menggunakan strategi ini diharapkan beban pemerintah dalam menyediakan modal pembangunan dapat berkurang. Sedangkan pihak swasta dapat menikmati keuntungan setelah operasional proyek. Pembagian keuntungan disesuaikan dengan proporsi modal awal pada pembangunan atau kesepakatan kedua belah pihak.
- Konsep BOT (Built-Operate-Transfer) dapat diterapkan dalam proyek ini, akan tetapi dikhawatirkan pihak swasta lebih mengutamakan keuntungan dengan menetapkan harga yang tinggi pada tiket. Di sisi lain, MRT ditujukan bagi masyarakat luas agar lebih memilih kendaraan massal dibandingkan kendaraan pribadi. Jika sektor swasta menetapkan harga tiket yang tinggi maka tidak semua masyarakat dapat menikmati MRT. Dampak dari hal tersebut adalah masih cukup masyarakat yang memilih kendaraan pribadi sebagai moda transportasi maka kemacetan masih akan terjadi.
Oleh karena itu, strategi yang dapat diterapkan dan ialah konsep Joint Venture. Konsep tersebut dapat diterapkan pada proyek pembangunan Tahap II ataupun Tahap III.
Sumber :
http://id.wikipedia.org/
http://jakartamrt.com/
http://kompas.com/
http://perkeretaapian.dephub.go.id/
http://transportasi.bappenas.go.id/
